PM – Pemerintah Kota Ternate memperkuat strategi konsolidasi pengadaan barang dan jasa untuk meningkatkan efisiensi belanja daerah sekaligus mendorong penggunaan Produk Dalam Negeri (PDN) dan pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM).
Komitmen tersebut ditegaskan Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Ternate, Rizal Marsaoly, saat membuka Sosialisasi Strategi Konsolidasi Pengadaan Barang dan Jasa di Hotel Batik, Rabu (21/10/2026).
Kegiatan yang diinisiasi Bagian Pengadaan Barang dan Jasa (BPBJ) Sekretariat Daerah Kota Ternate itu merupakan tindak lanjut rekomendasi Monitoring, Controlling, Surveillance for Prevention (MCSP) KPK tertanggal 30 Juli 2026.
Dalam rekomendasi tersebut, Wali Kota Ternate diminta menyurati Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) untuk memperoleh pendampingan terkait konsolidasi pengadaan.
Rizal menegaskan konsolidasi pengadaan merupakan langkah strategis untuk meningkatkan efisiensi belanja, transparansi, akuntabilitas, serta optimalisasi penggunaan produk dalam negeri dan pelibatan UMKM lokal.
Ia meminta seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD) memberikan perhatian serius terhadap pelaksanaan konsolidasi pengadaan.
Menurutnya, langkah tersebut tidak boleh sekadar menjadi pemenuhan rekomendasi, tetapi harus menjadi upaya konkret memperbaiki tata kelola belanja pemerintah agar lebih efektif dan memberikan manfaat maksimal.
“Kepala OPD perlu memastikan kebutuhan barang di masing-masing perangkat daerah direncanakan secara cermat, realistis, dan sesuai prioritas. Rekomendasi MCSP KPK ini harus ditindaklanjuti secara konkret,” tegas Rizal.
Ia juga meminta seluruh peserta mengikuti materi sosialisasi dengan baik, memahami strategi konsolidasi, serta menyiapkan data kebutuhan secara akurat. Setiap OPD juga diminta menunjuk personel yang bertanggung jawab dalam proses identifikasi kebutuhan pengadaan.
Menurut Rizal, keberhasilan konsolidasi membutuhkan komitmen dan kerja sama seluruh OPD. Kegiatan tersebut diharapkan menjadi langkah nyata untuk mewujudkan pengadaan yang efisien, transparan, akuntabel, serta berpihak pada produk dalam negeri dan UMKM.
“Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan pelibatan aktif UMKM bukan sekadar kewajiban regulasi, melainkan komitmen kita bersama untuk membangkitkan perekonomian Kota Ternate. Melalui strategi konsolidasi ini, belanja daerah harus menjadi stimulus utama bagi kemajuan produk-produk lokal,” ujarnya.
Sementara itu, Kepala BPBJ Kota Ternate, Aisah Ahmad, menjelaskan sosialisasi tersebut bertujuan menyamakan persepsi seluruh pemangku kepentingan dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) di setiap OPD.
Ia mengatakan, konsolidasi pengadaan diharapkan dapat merumuskan strategi belanja pemerintah yang lebih efisien sekaligus membuka peluang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal untuk terlibat dalam proyek pengadaan daerah.
Kegiatan ini menghadirkan narasumber dari LKPP yang akan memberikan pendampingan dalam proses konsolidasi pengadaan di BPBJ Kota Ternate. Pendampingan tersebut diharapkan memastikan pelaksanaan pengadaan sesuai ketentuan dan prinsip tata kelola pemerintahan yang baik (good governance).
Melalui sosialisasi ini, peserta, termasuk kepala subbagian keuangan dan perencanaan, dibekali pemahaman mengenai optimalisasi skema belanja agar lebih tepat sasaran dan berdaya guna. Peserta juga diharapkan mendorong produk lokal masuk dalam E-Katalog Lokal sehingga semakin banyak digunakan dalam belanja instansi pemerintah.
“Kegiatan ini menargetkan peningkatan persentase belanja produk dalam negeri dan keterlibatan UMKM pada tahun anggaran berjalan. Sinergi antar-OPD dan pendampingan LKPP diharapkan dapat meningkatkan kualitas belanja daerah sekaligus memberikan dampak langsung bagi perkembangan usaha lokal dan kesejahteraan masyarakat,” pungkasnya.
Komentar