PM — Pemerintah Kota Ternate mengajukan Perubahan Kebijakan Umum APBD (KUA) serta Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS) Tahun Anggaran 2026 dalam Rapat Paripurna ke-9 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2026 DPRD Kota Ternate, Jumat (18/9/2026).
Wali Kota Ternate, H. M. Tauhid Soleman, mengatakan perubahan anggaran dilakukan untuk merespons dinamika kondisi daerah, hasil evaluasi pelaksanaan APBD, sekaligus menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat dengan arah pembangunan Kota Ternate.
Menurut Tauhid, perubahan KUA-PPAS 2026 tidak hanya berkaitan dengan penyesuaian angka dalam dokumen anggaran. Perubahan tersebut harus menjadi momentum untuk memastikan anggaran yang dibelanjakan memberikan manfaat langsung kepada masyarakat.
“Keberhasilan pembangunan tidak semata-mata ditentukan oleh besarnya anggaran yang tersedia, tetapi lebih ditentukan oleh sejauh mana setiap rupiah yang dibelanjakan mampu memberikan manfaat, nilai tambah, dan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Tauhid.
Dalam perubahan APBD 2026, pendapatan daerah diproyeksikan naik Rp26,99 miliar atau 2,81 persen, dari sebelumnya Rp961,83 miliar menjadi Rp988,83 miliar. PAD tetap sebesar Rp159,69 miliar, sementara pendapatan transfer meningkat menjadi Rp820,70 miliar dan lain-lain pendapatan yang sah menjadi Rp8,43 miliar.
Di sisi belanja, Pemkot Ternate mengusulkan kenaikan sebesar Rp28,68 miliar atau 2,99 persen, dari Rp958,83 miliar menjadi Rp987,51 miliar. Belanja operasi mencapai Rp929,33 miliar, sedangkan belanja modal meningkat signifikan menjadi Rp50,98 miliar atau bertambah Rp17,52 miliar atau sekitar 52,4 persen.
Belanja tidak terduga juga mengalami kenaikan sebesar Rp199,1 juta menjadi Rp7,19 miliar. Sementara itu, postur APBD Perubahan 2026 mencatat surplus Rp1,31 miliar yang ditambah SiLPA tahun sebelumnya sebesar Rp1,68 miliar untuk dialokasikan pada pengeluaran penyertaan modal pemerintah daerah sebesar Rp3 miliar.
Tauhid menyebut perubahan anggaran tersebut diarahkan untuk mendukung visi “Ternate Mandiri dan Berkeadilan”, dengan prioritas pada peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan, pembangunan infrastruktur, pengembangan ekonomi kepulauan serta penguatan ketahanan terhadap bencana.
Selain memaparkan perubahan postur anggaran, Pemkot Ternate turut menyampaikan sejumlah capaian pemerintah daerah. Salah satunya pelaksanaan Rakernas Jejaring Kota Pusaka Indonesia (JKPI) XII yang disebut memberikan dampak terhadap aktivitas ekonomi masyarakat, terutama sektor UMKM, kuliner dan transportasi.
Pemkot juga menyampaikan keberhasilan meraih Juara III tingkat nasional kategori implementasi Program 3 Juta Rumah dari Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman RI. Atas capaian tersebut, Kota Ternate memperoleh apresiasi berupa program bedah rumah sebanyak 200 unit bagi masyarakat.
“Kami berharap pembahasan Perubahan KUA dan PPAS TA 2026 antara eksekutif dan legislatif dapat berjalan lancar dan konstruktif sehingga menghasilkan kesepakatan anggaran yang mendukung pembangunan serta peningkatan kesejahteraan masyarakat Kota Ternate,” pungkasnya.
Komentar