PM – Bernhard Eduard Rondonuwu, S.Sos., M.Si., menapaki perjalanan panjang di dunia pemerintahan sebelum dipercaya menjabat Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia.
Birokrat asal Manado, Sulawesi Utara, itu dilantik Menteri Dalam Negeri Muhammad Tito Karnavian pada 13 Oktober 2026. Jabatan tersebut menjadi babak baru dalam perjalanan kariernya yang telah berlangsung lebih dari tiga dekade.
Bernhard lahir di Manado pada 6 Desember 1970. Ia menempuh pendidikan di Sulawesi Utara sebelum melanjutkan pendidikan kepamongprajaan di Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) dan menyelesaikannya pada 1992.
Karier pemerintahannya dimulai pada 1994 sebagai Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat Desa di Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Gorontalo, yang saat itu masih menjadi bagian dari Provinsi Sulawesi Utara.
Pada 1996, ia dipercaya menjadi Lurah Kadoodan, Kota Bitung. Ia kemudian menjabat Sekretaris Kecamatan Bitung Tengah dan menjalankan tugas sebagai pelaksana harian camat pada 2000.
Bernhard selanjutnya mengemban sejumlah tugas di Pemerintah Kota Bitung, termasuk dalam bidang pengembangan karier, pendidikan dan pelatihan kepegawaian, serta ketertiban umum.
Pada 2003, ia beralih ke Institut Pemerintahan Dalam Negeri (IPDN). Di lembaga pendidikan kepamongprajaan tersebut, ia menduduki sejumlah jabatan, antara lain Kepala Bagian Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan pada 2007, Pembantu Rektor Bidang Kemahasiswaan pada 2009, serta Kepala Biro Administrasi Keprajaan dan Kemahasiswaan pada 2012.
Ia juga pernah menjalankan tugas sebagai Pelaksana Tugas Direktur IPDN Kampus Sulawesi Utara pada 2016 dan Kepala Biro Administrasi Umum dan Keuangan IPDN pada 2018.
Kariernya berlanjut ke Kementerian Dalam Negeri sebagai Direktur Polisi Pamong Praja dan Perlindungan Masyarakat pada Direktorat Jenderal Bina Administrasi Kewilayahan.
Bernhard kemudian mendapat penugasan sebagai penjabat kepala daerah. Pada 2020, ia dipercaya memimpin Kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan, sebagai penjabat sementara wali kota.
Pada 2022, ia dilantik menjadi Penjabat Bupati Maybrat, Papua Barat. Di wilayah tersebut, pemerintah daerah menghadapi tantangan pemulihan pelayanan publik dan penanganan warga yang mengungsi akibat situasi keamanan.
Pada 2024, Bernhard mendapat penugasan sebagai Penjabat Wali Kota Sorong. Ia kemudian kembali ke IPDN dan menjabat Wakil Rektor Bidang Hukum, Kerja Sama, dan Kepegawaian pada 2026.
Dalam bidang pendidikan, Bernhard meraih gelar sarjana dan magister di Universitas Sam Ratulangi, Manado, serta gelar doktor dari Universitas Padjadjaran, Bandung. Ia juga mengikuti pendidikan kepemimpinan di Lembaga Ketahanan Nasional Republik Indonesia.
Pelantikannya sebagai Dirjen Bina Pemerintahan Desa menempatkan Bernhard pada posisi strategis dalam pembinaan penyelenggaraan pemerintahan desa secara nasional. Tanggung jawab tersebut mencakup penguatan tata kelola pemerintahan desa, kelembagaan, serta kapasitas aparatur sesuai kewenangan kementerian.
Perjalanan karier Bernhard memperlihatkan perpindahan tanggung jawab dari pemerintahan tingkat lokal, pendidikan kepamongprajaan, kementerian, hingga kepemimpinan daerah di berbagai wilayah Indonesia.
Pengalamannya dalam pemberdayaan masyarakat desa pada awal karier menjadi salah satu bagian yang menghubungkan perjalanan tersebut dengan tugas barunya di Kementerian Dalam Negeri.
Kini, setelah lebih dari tiga dekade berkarier di pemerintahan, Bernhard mengemban amanah untuk memperkuat pembinaan pemerintahan desa di seluruh Indonesia.
Komentar