PM – Jabatan Sekretaris Daerah bukan sekadar posisi administratif dalam struktur pemerintahan daerah. Di baliknya ada tanggung jawab mengoordinasikan birokrasi, memastikan program berjalan, sekaligus menjembatani berbagai kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan.
Peran itu kini dijalankan Ir. Ricky Chairul Richfat, ST., MT., yang dipercaya sebagai Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Halmahera Timur sejak 2021.
Ricky menempati posisi tersebut setelah mengikuti seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JPT) Pratama. Namun, perjalanan menuju kursi Sekda bukanlah proses yang tiba-tiba.
Sebelum menjadi Sekda, Ricky telah lebih dahulu berproses dalam birokrasi Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur. Salah satu jabatan penting yang pernah diembannya adalah Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (Bappeda).
Dari ruang perencanaan itulah sebagian perjalanan birokrasi Ricky terbentuk.
Berangkat dari Perencanaan
Bappeda merupakan salah satu perangkat daerah yang memiliki posisi penting dalam merumuskan arah pembangunan. Di tempat itu, perencanaan program dan pembangunan daerah menjadi bagian dari pekerjaan yang harus dikawal.
Pengalaman tersebut kemudian menjadi bekal ketika Ricky dipercaya menjalankan fungsi koordinasi pemerintahan sebagai Sekda.
Dalam posisi barunya, ruang kerja Ricky menjadi jauh lebih luas. Ia tidak hanya berhadapan dengan satu sektor pembangunan, tetapi harus mengoordinasikan berbagai organisasi perangkat daerah (OPD).
Salah satu hal yang menjadi perhatiannya adalah disiplin dan profesionalisme ASN.
Ricky mendorong pimpinan OPD agar tidak selalu menunggu instruksi dalam menjalankan tugas. Setiap perangkat daerah dituntut memiliki inisiatif dan mampu bertanggung jawab terhadap program yang menjadi kewenangannya.
Pendekatan tersebut juga terlihat dalam cara Ricky mengawal program pemerintah yang mengalami keterlambatan.
Koordinasi dilakukan untuk mengetahui persoalan yang menghambat pelaksanaan program. Setelah itu, program tersebut didorong agar kembali berjalan hingga selesai.
Bagi Ricky, pekerjaan pemerintah tidak berhenti ketika program masuk dalam dokumen perencanaan. Program harus dikawal sampai menghasilkan pelaksanaan yang nyata.
Ketika Birokrasi Masuk ke Sistem Digital
Perubahan tata kelola pemerintahan juga menjadi bagian dari perhatian Ricky.
Ia mendorong OPD memanfaatkan sistem digital dalam proses pelaporan dan pengendalian program. Salah satunya melalui penginputan Rencana Umum Pengadaan (RUP) ke Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP).
Sistem tersebut menjadi salah satu instrumen untuk memastikan proses pengadaan pemerintah tercatat dan dapat dipantau.
Bagi Ricky, penggunaan sistem digital bukan semata persoalan teknologi. Ada tuntutan agar setiap OPD lebih tertib dalam merencanakan dan melaksanakan program.
Mengawal Program yang Bersentuhan dengan Masyarakat
Sebagai Sekda, Ricky juga terlibat dalam sejumlah agenda pembangunan yang berkaitan langsung dengan kebutuhan masyarakat.
Salah satunya program perluasan listrik pedesaan atau Lisdes.
Program tersebut mencakup pengembangan Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) komunal bagi masyarakat di wilayah terpencil. Untuk mengawalnya, koordinasi dilakukan dengan pemerintah pusat dan PT PLN.
Ricky juga membuka ruang reviu terhadap dokumen Rencana Pembangunan dan Pengembangan Perumahan dan Kawasan Permukiman (RP3KP).
Dalam proses itu, ia menekankan pentingnya data lapangan yang riil.
Data tersebut menjadi pijakan agar kebijakan pembangunan perumahan dan kawasan permukiman dapat disusun berdasarkan kondisi dan kebutuhan masyarakat, bukan semata berdasarkan angka administratif.
Berada di Tengah Agenda Investasi
Halmahera Timur merupakan daerah yang juga bersentuhan dengan agenda investasi dan pengembangan kawasan industri.
Dalam konteks itu, Ricky turut mengawal sejumlah agenda kemitraan dan pengembangan kawasan.
Di antaranya kerja sama antara BUMD PT Perdana Cipta Mandiri dengan PT Aneka Tambang Tbk (ANTAM), serta konsultasi publik terkait rencana pengembangan kawasan industri Buli oleh PT Feni Haltim.
Keterlibatan tersebut menempatkan Sekda pada posisi yang tidak hanya berkutat dengan urusan administrasi pemerintahan, tetapi juga ikut memastikan agenda pembangunan daerah dapat dikoordinasikan lintas pihak.
Tak Hanya Duduk di Ruang Birokrasi
Aktivitas Ricky tidak berhenti di kantor pemerintahan.
Ia juga dipercaya memimpin dua organisasi di Halmahera Timur, yakni Palang Merah Indonesia (PMI) dan Komite Olahraga Nasional Indonesia (KONI).
Di PMI, Ricky terlibat dalam konsolidasi organisasi dan penguatan program kemanusiaan. Salah satu perhatian yang dikawal adalah ketersediaan donor darah bagi masyarakat.
Sementara di KONI, ia terlibat dalam penyusunan program strategis serta konsolidasi cabang olahraga untuk mendukung pembinaan atlet daerah.
Dua organisasi tersebut membawa Ricky ke ruang pengabdian yang berbeda dari birokrasi pemerintahan: kemanusiaan dan olahraga.
Perjalanan dari Bappeda ke Sekda
Perjalanan karier Ricky Chairul Richfat memperlihatkan satu garis yang cukup jelas: dari perencanaan menuju koordinasi pemerintahan.
Pengalaman sebagai pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur, termasuk ketika memimpin Bappeda, menjadi bagian dari perjalanan sebelum ia dipercaya menjadi Sekda pada 2021.
Kini, ruang kerjanya mencakup banyak hal. Dari memastikan ASN bekerja sesuai tanggung jawab, mengawal program yang terlambat, mendorong digitalisasi birokrasi, hingga terlibat dalam agenda pembangunan infrastruktur dasar, perumahan, investasi, kemanusiaan dan olahraga.
Posisi Sekda membuat Ricky berada di salah satu simpul penting pemerintahan daerah. Dari posisi tersebut, pengalaman panjangnya di bidang perencanaan dan birokrasi digunakan untuk mengoordinasikan berbagai agenda Pemerintah Kabupaten Halmahera Timur.
Perjalanan dari Bappeda hingga Sekda itu pula yang menjadi bagian penting dari profil Ricky Chairul Richfat dalam birokrasi Halmahera Timur.
Komentar